oleh

Tuntut Keadilan, Massa JPKP Geruduk Kantor Gubernur Sumsel

PALEMBANG, iniberita.co.id — Ratusan massa yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel, guna meminta kejelasan status lahan yang mengatasnamakan PT Sinar Usaha Marga (SUM) dan meminta pertanggung jawaban kerugian masyarakat, Senin (5/10/2020).

Ketua JPKP Kota Palembang, Sharma Hattua mengatakan, pihaknya meminta kepada PT Sinar Utama Marga (SUM), untuk membuktikan hak kepemilikan tanah. Apabila PT SUM tidak bisa membuktikan surat secara SAH atas kepemilikan lahan tersebut, maka lahan itu harus di kembalikan kepada masyarakat.

PT SUM ini melakukan pembersihan lahan diusir secara paksa, dengan melakukan intimidasi layaknya seperti binatang. Rumah dihancurkan, dibakar, tanaman menjadi porak poranda hancur berantakan, tanpa memikirkan perasaan warga setempat. Jika melakukan perlawanan, akan ditangkap, diinjak, dipukul sampai berdarah, setelah itu barulah di serahkan ke Polda,” ungkap Sharma saat ditemui di Kantor Gubernur Sumsel.

Dikatakan Sharma, sebelumnya, pada tanggal 23 September 2020 lalu, pihak PT SUM datang ke lokasi dengan dikawal aparat kepolisian kurang lebih 1000 personil, serta alat berat, untuk melakukan Eksekusi lahan tanpa menunjukan surat perintah dan Hak kepemilikan.

“Kami menuntut keadilan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atas dugaan pengerusakan, pembakaran lahan perkebunan PT SUM. Kami juga meminta kepada pihak instansi, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, untuk menklarifikasi, perihal keterlibatan aparat kepolisian dalam proses pembersihan lahan kebun rakyat itu. Kami ini manusia, bukan binatang, kami rakyat Indonesia menuntut keadilan kepada pemerintah, kembalikan harga diri kami, karena kami bukan kacung perusahaan,” tukasnya.

Sementara Itu, Asisten 1 Pemprov Sumsel, Akhmad Najib mengatakan, memang salah satu demokrasi sekarang, harus disampaikan langsung.

“Karena Gubernur Sumsel dipilih oleh rakyat, jadi ini bagian dari demokrasi, kita juga akan pelajari langkah-langkah konkrit, Insya Allah pada Selasa, (6/10/2020) sekira Pukul 14.00 WIB, kami akan memanggil pihak perusahaan PT SUM, supaya nanti ketemu pihak-pihak yang bermasalah di kedua belah pihak,” ujarnya.

Najib menambahkan, pihaknya akan melihat apakah sebagai Negara hukum punya hak atau tidak. “Kalau ada bukti-buktinya itu bisa diganti dan harus ada konvensasi,” tuturnya.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *