oleh

HIMBA Desak Pemerintah Stop Impor Satu Juta Ton Beras

PALEMBANG, iniberita.co.id — Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Banyuasin, mendesak Pemerintah untuk segera mencabut kebijakan impor 1 juta ton beras. Kebiajakan impor beras ini dinilai merugikan petani lokal.

 

Sekjend Himpunan Mahasiswa Banyuasin Ulil Mustofa mengatakan pihaknya secara tegas menolak rencana pemerintah terkait impor 1 juta ton beras. Sebab, di Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung padi nasional ke 3 akan menghadapi panen pada bulan April mendatang.

 

“Kami menilai rencana tersebut perlu dikaji ulang, karena jika rencana impor beras tetap dilakukan, maka bisa dipastikan petani di Kabupaten Rembang akan merugi,” ucapnya.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sambung Nuril tentang produksi beras, pada periode bulan Januari – April 2021 cukup tinggi. Yakni 14,54 juta ton, artinya, hasil produktivitas pada tahun 2021 ini meningkat 26,84% dibandingkan tahun 2020 lalu yang hanya 11,46 juta ton.

 

“Dengan kondisi seperti itu, tidak selayaknya pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton,” tegasnya.

 

Selain itu, ulil menjelaskan saat ini para petani juga mengalami kerugian akibat biaya perawatan tak sesuai dengan nilai jual gabah dikarenakan para petani masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

 

“Biaya perawatan sudah membengkak, ditambah nilai jual gabah anjlok. Saat ini harga jual gabah kering panen Rp 3.200 per kilogram. Selain itu, pupuk bersubsidi sulit didapatkan, malah ada salah petani sama sekali tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi itu,” ungkapnya.

 

Ulil berharap rencana impor 1 juta ton beras tersebut agar dikaji ulang oleh pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat berpihak kepada para petani.

 

“Sebab, saya tidak ingin para petani di Kabupaten Banyuasin mogok bertani, dikarenakan kebijakan pemerintah bersebrangan dengan petani,” tuturnya.

 

Ulil menambahkan , yang paling penting dan mendesak adalah bagaimana menyelamatkan harga di tingkat petani saat panen raya yang hanya sebulan lagi. Selanjutnya, Kementan dan Bulog serta kementrian/lembaga (KL) lainnya memikirkan berbagai langkah strategis ke depan setelah panen April, mulai dari produksi, stok dan harga yang menguntungkan bagi petani dan juga tidak memberatkan konsumen. (riil)

Komentar