oleh

KOMPAS-RI ; ‘Kalau Pemerintah Divaksin Duluan, Baru Rakyat Berani’

PALEMBANG, iniberita.co.id — Meski obat atau vaksin telah melalui serangkaian tahapan uji klinis yang ketat, baik dari proses produksi hingga pengawasan mutu sepanjang rantai distribusinya, tetap saja masih ada risiko efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat atau vaksin apa pun. Reaksi efek samping vaksin perlu di beberkan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah juga telah melakukan beberapa langkah untuk memantau dan mengevaluasi keamanan vaksin guna memastikan bahwa vaksin tersebut layak digunakan.

Vaksin COVID-19 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menghentikan pandemi COVID-19. Namun, perlu diingat juga bahwa masih dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi vaksin COVID-19 untuk bisa digunakan secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia terkhususnya di sumatera selatan.

Namun dengan tidak adanya sosialisasi yang jelas terkait vaksin tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi dilema serta bercampur khawatir jika nanti vaksin tersebut di suntikan.

Menyikapi hal tersebut febri zulian (kordinator koalisi masyarakat peduli dunia keehatan republik Indonesia KOMPAS-RI) sekaligus Founder bujang-gadis protokol kesehatan ini meminta pemerintah di suntik vaksin duluan kasih contoh dulu sama rakyat, agar menambah keyakinan masyarakat yang nantinya akan di vaksin juga, “kan kalau pemerintah sudah di vaksin mereka juga bisa jadi kebal imunnya lalu bisa bekerja untuk rakyat dengan maksimal,” ungkapnya dalam release, Minggu (3/1/2021).

bahkan TNI, POLRI serta Nakes yang bertugas perlu di vaksin tegasnya terutama mereka yang sering bertugas langsung mengawal dan mengurus pasien covid-19, jika ternyata efeknya baik barulah di distribusikan kepada masyarakat secara luas, kalau pemerintah saja tidak berani tentunya rakyat juga tidak mau di suntik vaksin nantinya dan akan timbul permasalahan baru.

Belum lagi bagaimana terkait kesiapan pemerintah dalam pendistribusian tersebut, tentunya memerlukan kesiapan juga terutama dalam menjamin mutu dan kwalitas vaksin tersebut, Pengawasan mutu dan keamanan vaksin bukan hanya dari proses perizinan, tetapi juga pengawalan dan pengelolaan vaksin terkait penyimpanan dan pengiriman vaksin ke seluruh wilayah juga perlu di perhatikan dengan ketat jangan sampai ada permasalahan bahkan dalam pendistribusian nanti harus di pastikan kalau memang vaksin sinovac itu “GRATIS”.

PR kita masih sangat banyak kalau melihat pergolakan situasi Indonesia saat ini, dengan melihat kebijakan yang lompat sana lompat sini dari pemerintah pusat sampai dengan ke daerah, hal ini menyebabkan dilematis yang luar biasa, tolong pemerintah kota dan pemerintah provinsi sumatera selatan juga jangan ikut jadi plin plan, kasihan rakyat seolah di jadikan kerbau yang di tarik kesana sini hidungnya untuk mengikuti kemauan pemerintah, perlu adanya ketegasan sikap serta bukti-bukti nyata agar rakyat percaya dengan keputusan-keputusan atas kebijakan yang telah di ambil apalagi ini berkaitan dengan nyawa manusia yang perlu di perjelas pertanggungjawabanya. (riil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *